Hari Ke-33 : Ketika Mudik Tidak Sama Dengan Pulang Kampung

Tadinya, tepatnya sejak kemarin, hari ke-32, saya sudah menyiapkan judul untuk tulisan di hari ke-33, yaitu hari ini. Judul yang sudah dipersiapkan “Hari ke-33 : Semua masih sama saja”.

Pasalnya, saya pikir tidak akan ada sesuatu yang berbeda dibanding hari-hari sebelumnya di masa pandemi Covid-19 ini. Semua masih akan sama membosankannya.

Saya masih tetap WFH (Work From Home) dan memulai hari dengan menyapu, mengepel, dan minum kopi setelah bangun, dan tentunya menulis di blog. Kemudian, begini dan begitu. Sama saja seperti apa yang dilakukan kemarin kemarin.

Itu saja.

Tapi….

Belum lagi pagi beranjak, sebuah video muncul di aliran berita Twitter yang memang tidak pernah berhenti mengirimkan cerita dari benak orang lain.

Dinilai tak terbuka soal data kasus sampai dianggap lamban menangani virus corona. Bagaimana Presiden @Jokowi menjawab beragam kritik tersebut?⁣⁣⁣#MataNajwa, “Jokowi Diuji Pandemi”. Malam ini! Rabu, 22 April 2020. Pukul 20.00 WIB di @TRANS7.#MataNajwaJokowiDiujiPandemi pic.twitter.com/RWqCQJxLrv

— Mata Najwa (@MataNajwa) April 22, 2020

 Ketika mudik tidak sama dengan pulang kampung

Mudik tidak sama dengan pulang kampung.

Begitulah kata pak Jokowi, orang nomor satu di Indonesia dalam penjelasannya menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam video itu.

Terlepas dari pertanyaan menggelitik dari anak Quraish Shihab yang bagi saya cantik itu, pernyataan yang diungkap tanpa ragu dari sang presiden langsung menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam hati.

Beginikah pemerintah menjelaskan kepada rakyatnya mengapa larangan mudik baru dikeluarkan sekarang? Haruskah dilakukan dengan memaksakan logika sendiri terhadap logika umum?

Memang banyak pendukung fanatik sang presiden itu yang kemudian meramaikan twitter memberikan pembenaran terhadap pernyataan tadi. Tidak sedikit yang menggoblok-goblokkan yang tidak sepaham dengan mereka.

Tapi, terus terang, saya justru berpikir bahwa mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan golongan yang mereka sebut sebagai kadrun (kadal gurun). Kefanatikan mereka punya level yang sama dengan kalangan yang mereka anggap lawan.

Keduanya sama-sama fanatiknya dan mengabaikan logika saat berdebat.

Contohnya dari salah satu pendukung tergila dari sang presiden ada di bawah ini :

Ada banyak orang yg susah bedain,

Mudik dan Pulkam
Oplas dan digebukin
Kabur dan Umroh


Tapi mereka sangat paham apa itu,

Nasi bungkus dan nasi kotak.. — Denny siregar (@Dennysiregar7) April 23, 2020 Terlepas dari fakta bahwa saya pendukung Jokowi dan memilihnya pada Pemilu yang lalu. Terlepas dari kenyataan, saya menyukai banyak pemikiran Denny Siregar.  Terlepas juga dari pernyataan DPR yang kemudian mendukung pandangan presiden RI itu.

Kali ini, saya menolak mengiyakan apalagi mendukung apa yang mereka katakan kepada lawannya.
Tidak peduli juga meski, presiden saya yang mengatakan, saya tetap berpendapat kalau mudik = pulang kampung.

Kamus bahasa Indonesia sudah sejak lama menyebutkan bahwa mudik adalah pulang ke udik alias pulang kampung.

Masyarakat umum pun kerap menukar pakaikan kedua istilah tersebut dalam keseharian. Mudik merupakan kata yang umum dipakai ketika seseorang hendak pergi ke kampung halaman. Baik mereka kembali lagi ke tempat asal atau tidak.

Secara semantik hal itu sudah jelas maknanya dan dari sudut sosial kemasyarakatan, hal itu sudah bukan setahun dua tahun dipakainya. Sudah berpuluh tahun. Bahkan, sang presiden sendiri pernah menggunakan dua kata itu berbarengan dalam satu twit tahun 2017 yang lalu.

TERCYDUK! Presiden @Jokowi Gunakan “Pulang Kampung” dan “Mudik” dalam Arti Yang Sama, Kok Sekarang Bilang Beda? https://t.co/6aGaFgmjHl

cc @NajwaShihab @MataNajwa pic.twitter.com/yqFSRTbNMV

— Mas Piyu ORI (@mas__piyuuu) April 23, 2020


Lalu, mengapa tiba-tiba dipaksakan “berbeda”?

Pemaksaan logika satu orang kepada banyak orang

Para influencer, buzzer, atau apalah namanya, yang mendukung pak Presiden menyebutkan bahwa yang tidak paham dan menentang adalah orang berpikiran sempit dan hanya melihat istilah saja. Mereka auto menganggap yang tidak sepaham sebagai lawan.

Padahal, sebenarnya tidak.

Banyak yang tidak terlibat dalam dukung mendukung. Permasalahan juga bukan karena tidak menyetujui kebijakan yang diambil pemerintah.

Tetapi, disini ada sebuah pemaksaan logika kepada orang banyak. Logika dari seorang pemilik kekuasaan kepada mereka yang berada di bawahnya. Tanpa mengindahkan aturan keilmuan dan pengertian umum.

Semua ditabrak dan dipaksakan.

Tidak heran beberapa ahli bahasa langsung menyebutkan bahwa, Kamus sudah mati”. Semua itu karena dengan pernyataan seorang yang berkuasa, maka apa yang tertulis di kamus tidak bisa dipakai dan dipercaya lagi.

Ada sebuah kehancuran secara sistem karena seorang yang berkuasa beserta timnya memaksakan orang lain harus ikut dalam pemahaman mereka kalau tidak mau dijadikan musuh.

Sesuatu yang bertentangan sekali dengan niatan untuk menenteramkan orang banyak.

Meme mudik beda dengan pulang kampung – via WAG

Mengapa Pemaksaan Terjadi?

Sudah biasa politikus mempermainkan kata dan istilah untuk menutupi sesuatu atau untuk memperbagus citra diri. Contohnya, zaman Fauzi Bowo menjadi gubernur, ia memakai istilah baru dengan sebutan “genangan air” untuk banjir dengan ketinggian tertentu.

Hasilnya, memang tidak ada banjir di Jakarta

Permainan kata. Meski terkadang tidak sesuai dengan pengertian umum, dengan kekuasaan dan wewenang yang ada, maka masyarakat harus bisa menerima. Tidak peduli kalau logika umum tidak sesuai, maka yang tidak punya kuasa harus menurut dan menelan apa yang disampaikan penguasa.

Saya rasa begitu juga yang terjadi kali ini.

Kecaman dan kritik berbagai pihak bahwa pemerintah lamban dalam penanganan wabah Corona di berbagai sisi rupanya menyinggung perasaan para petinggi.

Bukan hanya orang kecilan seperti saya saja, tetapi, pihak Pemda, DPR, tetapi juga organisasi profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia) pun menyampaikan berbagai kritikan, mulai dari masalah KRL, penghitungan korban positif, sampai kebijakan larangan mudik yang dianggap terlambat.

Dan, hal itu sudah disampaikan sejak beberapa waktu lalu, tetapi seperti tidak digubris.

Tapi, rupanya, pemerintah harus menjilat ludah sendiri ketika mereka terpaksa harus mengeluarkan larangan mudik beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadhan.

Sikap yang seperti ini memang mengundang ledekan lebih jauh lagi bahwa pemerintah plin plan dan tidak jelas mengambil sikap. Tidak mau mengambil resiko. Dan, berbagai kritikan lain yang pasti menyebabkan kuping terbakar.

Alhasil, respon terhadap kritikan itu kerap susah diterima. Salah satunya adalah penjelasan pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kemaritiman, yang tiba-tiba menjadi jubir presiden dan menteri segala hal.

Ia mengatakan bahwa larangan mudik baru dikeluarkan merupakan strategi militer dan bukan keterlambatan. Sebuah pemaksaan logika lagi dengan mengandalkan fakta bahwa yang mengatakan adalah mantan Jenderal yang tentu “sangat tahu” tentang militer.

Padahal, logika umum yang sangat masuk akal bahwa penyebaran sudah terjadi dengan “mudiknya” lebih dari 900 ribu orang. Musuh sudah melakukan penetrasi jauh ke dalam, merusak, dan menimbulkan korban jiwa sebelum kemudian pintunya ditutup.

Strategi militer macam apakah yang seperti itu? Apakah karena militer berarti nyawa ribuan orang bisa dikorbankan hanya untuk melakukan persiapan larangan mudik?

Sesuatu yang sulit diterima akal.

Dan, sekarang disuguhi dengan pernyataan yang sulit diterima akal juga kecuali Anda adalah pendukung fanatik dan mengabaikan logika. Mudik tidak sama dengan pulang kampung, padahal kamus bahasa Indonesia yang dipakai ratusan juta orang mengatakan sebaliknya.

Bagi saya disini terlihat kepanikan dalam pemerintahan menghadapi tekanan dari masyarakat yang semakin lama semakin panik dan tidak nyaman dengan kehidupan ini. Mereka tidak memiliki penjelasan riil dan saat bersamaan tidak mau mengakui bahwa mereka terlambat dalam melakukan tindakan.

Jadi, daripada malu mengakui kesalahan, mereka lebih suka, dengan memanfaatkan power yang dimilikinya, untuk memaksa menerima penjelasan. Dengan mengatakan bahwa mudik tidak sama dengan pulang kampung, maka terjadi pembenaran bahwa memang hal itu adalah strategi dan bukan kelambatan.

Sinkron antara pak Menteri dan Presidennya.

Meski dengan itu mengorbankan fakta yang menjadi bengkok oleh kekuasaan.

Sesuatu yang sangat disayangkan terjadi.

Padahal, kebanyakan masyarakat tidak begitu peduli dengan kapan larangan mudik keluar. Mereka pasti sedang puyeng memikirkan nasibnya sendiri. Banyak yang pekerjaannya hilang. Banyak yang bingung mau mencari makan dimana. Banyak yang merasa kehidupannya menjadi gelap.

Mereka justru sedang percaya full bahwa pemerintah bisa membawa mereka keluar dari masa suram ii. Tidak banyak yang peduli tentang terlambat atau tidak larangan mudik kecuali orang yang tidak bisa move on dari masa Pemilu yang lalu.

Penutup

Lucu jadinya.

Tapi, saya tidak menyesal dengan pilihan saya. Walau saya tetap merasa bahwa banyak kebijakan pemerintah yang mencla mencle selama pandemi Corona ini, saya tidak pernah kepikiran untuk ikut menyerukan penentangan terhadap pemerintah.

Bagaimanapun, ia presiden saya, seorang warganegara Indonesia. Dan, saya akan tetap berusaha dengan apa yang saya punya membantu agar Indonesia bisa keluar dari masa suram karena Covid-19 ini. Bisa segera bangkit dan menjadi normal kembali.

Hanya, dukungan saya itu tidak berarti saya harus mematikan logika. Menelan pernyataan bahwa mudik berbeda dengan pulang kampung, sama saja dengan saya disuruh mematikan logika berbahasa yang saya pelajari selama berpuluh tahun.

Tidak, meski yang mengatakan itu orang nomor satu sekalipun, saya menolak untuk mematuhinya dalam hal ini.

Presiden saya itu salah dalam hal ini.

Mudik = pulang kampung.

Bogor, 23 April 2020

Leave a Comment